IMF dan Dampaknya bagi Perekonomian Negara-Negara Berkembang

IMF dan Dampaknya bagi Perekonomian Negara-Negara Berkembang

MAKALAH

Sebagai Pemenuhan Tugas Mata Kuliah Perspektif Global dengan Dosen Pengampu

Prof. Dr. H. M. Sulthon Masyhud, M.Pd dan Zetti Finali, S.Pd, M.Pd

Oleh

Kelompok 8

                   Siti Humaira                           (150210204010)

                    Siti Nur Gumilang                 (150210204016)

                   Tika Triyana                          (150210204030)

                                               

Kelas B

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

JURUSAN ILMU PENDIDIKAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS JEMBER

2016

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani atau mengatasi masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman atau bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak yang berarti dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu pengembaliannya relatif panjang. Kemudian bantuan internasional juga dilakukan dengan tujuan komersil, yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan internasional swasta.

Bagi lembaga keuangan dan perbankan di Indonesia peranan Bank Dunia tidak secara langsung mempengaruhi operasional perbankan, namun efek sampingan yang timbul dari operasional lembaga tersebut perlu diketahui dan diperhatikan mengingat dampaknya yang begitu besar pada perekonomian, yang pada gilirannya mempengaruhi juga operasional lembaga keuangan dan perbankan tersebut.

Banyak lembaga keuangan internasional yang menangani masalah keuangan atau perekonomian suatu negara, salah satu negara yang memanfaatkan fungsi dari lembaga keuangan internasional salah satu nya adalah Indonesia , bagi Indonesia peranan IMF (International Monetary Fund), ADB (Asian Development Bank), IDB (International Development Bank) dan CGI (Consultative Groups on Indonesia) secara langsung akan mempengaruhi operasional perbankan dalam negeri, namun dampaknya sangat besar terhadap kondisi perekonomian suatu negara khususnya negara-negara berkembang.

B.       Rumusan Masalah

1.      Bagaimanakah sejarah terbentuknya IMF ?

2.      Bagaimanakah peranan dan Fungsi IMF ?

3.      Bagaimanakah tujuan terbentuknya Organisasi IMF ?

4.      Bagaimanakah dampak positif dan negatiif IMF bagi perekonomian negara-negara berkembang ?

5.      Bagamanakah hubungan IMF dengan Indonesia ?

C.      Tujuan dan Manfaat

1.      Untuk mengetahui bagaimana sejarah terbentuknya IMF.

2.      Untuk mengetahui apa peranan dan fungsi IMF.

3.      Untuk mengetahui tujuan terbentuknya IMF.

4.      Untuk mengetahui dampak positif dan negatif IMF bagi perekonomian negara-negara berkembang.

5.      Untuk mengetahui hubungan IMF dengan Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Tinjauan Teori

Dana Moneter Internasional (DMI) atau International Monetary Fund (IMF) adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara.

Perekonomian adalah perekonomian yang dijalankan oleh bangsa di setiap negara yang disesuaikan dengan sistem perekonomian. Dan sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut.

Negara berkembang adalah istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. Karena tidak ada definisi tetap negara berkembang yang diakui secara internasional, tingkat pembangunan bisa saja bervariasi di dalam negara berkembang tersebut. Negara berkembang memiliki rakyat yang tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang atau dalam perkembangan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa IMF sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara berkembang karena miliki misi untuk membantu negara-negara yang mengalami krisis perekonomian. Perekonomian negara-negara berkembang akan terus dipantau oleh IMF sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam sektor keuangan.

2.2 Pambahasan

A.      Sejarah Lahirnya IMF

Pada saat akhir Perang Dunia II tersebut, ekonomi cenderung mengerucut pada satu tumpuan kekuatan, Amerika Serikat (AS). Britania Raya mengalami kebangkrutan ekonomi akibat resesi sejak akhir abad ke-19 dengan kehilangan cadangan emasnya. Eropa Barat hancur sebagai akibat perang dunia. Demikian juga dengan Jepang. Dan tidak ada negara satu pun di dunia yang cukup kuat, kecuali AS.

AS menjadi kekuatan ekonomi tunggal pada saat itu dengan memiliki cadangan emas mencapai 65 persen dari seluruh dunia. Dia juga menjadi pemimpin dalam Perang Dunia II dan menang. AS juga yang secara fisik, tidak tersentuh dan terseret menjadi medan perang, kecuali wilayah Hawai yang dihajar bom oleh Jepang.

Atas dasar peta kekuatan tersebut, kesepakatan Bretton Woods sangat kental dengan nuansa peran AS dalam mengatur tatanan ekonomi dunia. Salah satunya, peran dolar AS sebagai satu-satunya alat pembayaran dunia. Pada saat itu, setiap mata uang ditetapkan nilai berdasarkan cadangan emas masing-masing negara dan kemudian menetapkan nilai tukar mata uang terhadap dolar AS berdasarkan nilai paritasnya terhadap emas masing-masing.

International Monetary Fund (IMF) muncul sebagai hasil dari perundingan Bretton Woods, pasca Great Depression yang melanda dunia pada dekade 1930-an. Pada Pada tanggal 22 Juli 1944 – sebagai akibat dari Great Depression – 44 negara mengadakan pertemuan di Hotel Mount Washington Hotel, Kota Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, untuk membahas kerangka kerja sama ekonomi internasional baru yang akan dibangun setelah Perang Dunia II. Negara-negara ini percaya bahwa kerangka kerja sama tersebut sangat dibutuhkan untuk menghindari pengulangan bencana ekonomi yang terjadi selama Great Depression. Pertemuan ini melahirkan “Bretton Woods Agreements” yang membangun IMF dan organisasi kembarannya, The International Bank for Reconstruction and Development (sekarang lebih dikenal dengan nama World Bank). Pada awalnya, IMF hanya beranggotakan 29 negara, namun kemudian pada awal tahun 2004 anggota IMF sudah mencapai 184 negara, yang berarti hampir semua negara anggota PBB juga menjadi anggota IMF.

B.       Peranan dan Fungsi IMF

IMF memiliki tiga fungsi yang berperan dalam pencapaian dua tujuannya. Adapun fungsi yang pertama yaitu pemantauan, yang diartikan sebagai tanggung jawab mengawasi system keuangan internasional dan mengawasi kepatuhan setiap negara anggota dalam memenuhi kewajibannya untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan yang terpadu seperti stabilitas harga, membantu memajukan pengaturan pertukaran yang stabil dan menghindari manipulasi nilai tukar, serta memberikan data perekonomiannya kepada IMF sehingga dapat  memantau kondisi ekonomi dan keuangan di seluruh dunia serta memeriksa apakah kebijakan di negara anggota terbukti benar menurut sudut pandang internasional maupun nasional. Selain itu juga IMF memiliki kewengan dalam memperingatkan negara anggota untuk mewaspadai bahaya yang mengintai, dengan demikian pemerintah dapat mengambil tindakan pencegahan.

Untuk fungsi kedua yaitu peminjaman, yang diartikan sebagai institusi yang  memberikan pinjaman kepada negara- negara yang mengalami kesulitan dengan neraca pembayarannya. Tujuan utama peminjaman bagi negara-negara berpendapatan rendah adalah demi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Sedangkan fungsi ketiga yaitu bantuan teknis dan pelatihan. Fungsi ketiga ini membuat IMF membantu negara-negara anggotanya dalam memberikan saran untuk mengembangkan institusi pembuat kebijakan dan instrument kebijakan ekonomi yang kuat.

C.      Tujuan IMF

IMF memiliki dua tujuan yaitu menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan menjaga stabilitas nilai tukar merupakan dua tujuan yang mencerminkan liberalisasi perdagangan dan memperkuat globalisasi dengan berbagai implikasinya. Adapun beberapa implikasi dari dua tujuan IMF tersebut adalah semakin terbukanya perdagangan antara negara yang diharapkan memiliki dampak positif karena keberadaan suatu negara akan memiliki pilihan yang lebih luas dalam memperdagangkan hasil produk dan jasanya atau dengan kata lain yaitu memiliki pilihan ekspor-impor yang lebih luas sehingga diharapkan akan memperkuat cadangan devisanya. Lebih lanjut bahwa keterbukaan pasar akan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena akan semakin banyaknya investasi langsung maupun tidak langsung yang akan mendorong mobilitas sumber daya semakin efisien, namun kebijakan ini memiliki persyaratan yaitu dibutuhkannya transparansi dan pemerintah yang demokratis dalam mempersiapkan iklim investasi yang baik seperti penerapan prinsip-prinsip GCG dan penegakkan hukum yang baik.

Tujuan kedua yaitu stabilitas nilai tukar yang diharapakan bermanfaat menjaga keseimbangan perdagangan internasional sehingga tidak memiliki distorsi harga dalam implementasi ekspor dan impor. Hal ini didasari bahwa apabila terjadi goncangan pada nilai tukar yang menyebabkan terdepresiasi mata uang negara tertentu (soft currency) dan berakibat pada naiknya biaya impor sehingga akan berakibat pada ketidakseimbangan neraca pembayaran dan sebaliknya. Lebih lanjut bahwa dengan ketidakseimbangan neraca pembayaran akan mempengaruhi cadangan devisa suatu negara dalam membiayai permintaan mata utang untuk transaksi bisnis. Sebagai contohnya yaitu pada saat krisis moneter dimana negara-negara asia terkhususnya asia tenggara yang mengalami kesulitan cadangan devisa maka IMF dapat membantu dengan memberikan bantuan financial dan berbagai bantuan teknis lainnya sehingga secara perlahan-lahan terjadi perbaikan pada kinerja ekonomi.

D.      Dampak IMF terhadap Negara Berkembang

1.        Dampak Positif

Misi IMF adalah Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara. Di saat negara-negara anggota IMF kekeurangan dana dalam menjalankan perekonomiannya, atau bisa di sebut juga dengan krisis keuanagan. Maka IMF lah yang membantunya dengan cara memeberikan bantuan dana untuk menstabilakan perekonomian negara-negara yang tergabung dalam anggota IMF . Dengan tujuan IMF ialah membantu negara yang bermasalah dengan perekonomiananya agar bisa stabil kembali.

2.        Dampak negatif

Contohnya Indonesia Krisis Ekonomi yang menghantam Indonesia pada pertengahan 1997 mengakibatkan utang Indonesia, baik itu utang luar negri pemerintah maupun swasta membumbung tinggi karena melemahnya rupiah Dalam hal ini, IMF muncul seperti pahlawan yang akan menjadi penyelamat perekonomian Indonesia dalam bentuk pinjaman. Namun, pada kenyatannya, utang kepada IMF tidak hanya banyak memberikan kebaikan pada masayrakat, malah utang Indonesia menjadi semakin menggunung. Pendekatan yang digunakan oleh IMF keseluruh dunia relatif sama yaitu melalui program Financial Programming. Lewat pinjamannya, IMF sebenarnya hanya menbambah beban uatng untuk mendukung posisi neraca pembayaran. Krena itu, perbaikan yang dilakukna IMF bersifat semu karena bukan hasil peningkatan aliran modal swasta maupun peningkatan ekspor netto. Sisi negatif yang sangat menonjol dari peran IMF adalah.

1.        Ketika suatu misi IMF memasuki suatu negara, mereka tidak lain menjalankan rancangan untuk penghancuran lembaga-lembaga sosial-ekonomi di balik dalih persyaratan untuk meminjamkan uang. IMF biasanya mengambangkan program 4 langkah, yaitu :

1)        Program ”privatisasi”, yang menurut Stiglitz lebih tepat digunakan sebgai program penyuapan. Pada program ini, perusahaan-peruysahaan milik negara yang menjadi penerima bantuan IMF harus dijual kepada swasta dengan alasan untuk mendapatkan dana tunai segar

2)        Program ”Liberalisasi Pasar Modal” , yang dalam teorinya, deregulasi pasar modal memungkinkan modal investasi mengalir keluar masuk. Namun, dengan ditingkatkannya pemasukan modal investasi dari luar, pada gilirannya akan menyebabkan pengurasan dana devisa negara yang bersangkutan untuk mendatangkan aset melalui impor dari negara-negara yang ditunjukkan oleh IMF.

3)        “Pricing” atau penentuan harga sesuai dengan pasar, sebuah istilah yang muluk untuk menaikkan program menaikkan harga komoditas strategis seperti pangan, air  bersih dan BBM. Tahapan ini akan menuju tahapan ”kerusuhan IMF”, yaitu sebuah kekacauan di dalam negara penerima bantyuan IMF dalam skup multidimensi. banyaknya kerusuhan, aksi demonstrasi yang dibubarkan dengan gas air mata, peluru dan tank. Hal ini akan menyebabkan pelarian modal (capilat flight) dan kebangkrutan pemerintah setempat.

4)        “Strategi Pengentasan Kemiskinan” yaitu ”Pasar Bebas”. Akibat program ini adalah penguasa kapitalis lokal terpaksa meminjam pada suku bunga dsampai 60% dari bank lokal, dan mereka harus bersaing dengan barang-barang impor dari  AS dan Eropa, di mana suku bunga berkisar tidaklebih antara 6-7%. Program ini mematikan kaum kapitalis lokal

2.        Kepentingan G-7 (Kelompok tujuh negara industri maju yang terdiri dan AS, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Canada, dan Perancis) dan para TNC (Transnasional Corporation) dituangkan ke dalam program ekonomi IMF dalam berbagai penekanan, seperti pada:

a.         Pengetatan anggaran negara untuk menjamin kelancaran pembayaran hutang.

b.         Liberalisasi sektor keuangan untuk memberi keleluasaan kepada para pemodal internasional untuk datang dan pergi sesuka hati mereka.

c.         Liberalisasi sektor perdagangan untuk mempermudah penetrasi produk negara-negara industri maju.

d.        Privatisasi BUMN untuk memperlemah  intervensi negara dan memperkuat dominasi TNC di negara-negara yang bersangkutan dengan harga murah.

3.        Perhatian utama IMF pada negara-negara berkembang yang terkena dampak krisis adalah perbaikan neraca pembayaran, khususnya neraca berjalan. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan (yang terdiri dari neraca perdagangan, neraca jasa dan transfer payment) dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial. Dengan demikian, seharusnya IMF menyarankan negara-negara tersebut agar mendorong ekspornya dan menekan impornya. Namun ironisnya, pada saat yang bersamaan IMF justru menganjurkan agar negara yang berkembang meliberalisasi perdagangannya. Hal tersebut berarti, negara tersebut harus sangat terbuka terhadap arus impor. Konsekuensi logisnya adalah dengan masuknya arus impor tersebut berarti akan membahayakan transasksi berjalan negara tersebut. aliran masuk investasi asing yang longgar juga akan semakin mendesak kekuatan ekonomi domestik ke pinggir sambil menunggu saat kematiannya.

4.        Tujuan awal didirikannya IMF adalah untuk mempersiapkan badan ini menjadi penolong bagi Negara-negara tertinggal, padahal ini adalah salah satu upaya Negara-negara kapitalis untuk menguasai Negara berkembang, yaitu melalui pemberian utang. IMF tidak mendidik Negara berkembang untuk maju. IMF bukanlah dewa penolong untuk Negara-negara berkembang. IMF adalah racun. Bukti yang nyata yang ada di hadapan kita adalah IMF membuat Indonesiasemakin ketergantungan.

5.        Bantuan yang diberikan negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang, baik bantuan langsung secara bilateral ataupun bantuan melalui IMF, sebenarnya tidak lepas dari bentuk penjajahan ekonomi negara-negara maju terhadap negara berkembang.

E.       Hubungan IMF dan Indonesia

Setelah krisis ekonomi 1997 peran IMF dalam menentukan kebijakan ekonomi di Indonesia sangat kuat. Kekuatan pengaruh kebijakan IMF tersebut berhasil menjatuhkan rezim Suharto, Habibie dan Abdurrahman Wahid. Bahkan pemerintahan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, nyaris menyerahkan bulat-bulat kedaulatan kebijakan ekonomi pemerintah kepada IMF. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa IMF dan Bank Dunia sebagai lembaga-lembaga keuangan internasional (berbasis di Washington dan didominasi oleh AS dan negara-negara barat lainnya) telah melakukan kontrol yang ketat terhadap kebijakan ekonomi negara Indonesia sejak 1966.

Ketika perekonomian Indonesia menghadapi krisis sepanjang dekade 50-an dan tahun-tahun pertama 60-an, AS dan Bank Dunia melobi pemerintahan Soekarno untuk menerima tawaran pinjaman besar kepada Indonesia. Syarat pinjaman tersebut adalah pemerintah Indonesia menjalankan langkah-langkah penghematan sangat ketat dan men-denasionalisasi-kan sektor ekonomi yang semula dimiliki pihak asing. Tawaran Bank Dunia itu ditolak oleh Presiden Soekarno dalam sebuah rapat akbar di Jakarta dengan seruan: "Go to hell with your aid!".

Tidak lama kemudian kedudukan Soekarno sebagai presiden digantikan oleh Soeharto. Bersamaan dengan itu pula (Oktober 1966), pemerintahan Soeharto menjalankan program stabilisasi yang dirumuskan dengan bantuan IMF dan menghapus semua langkah-langkah nasionalisasi pemerintahan Soekarno. Program tersebut adalah menghapuskan semua diskriminasi terhadap investasi asing dan semua perlakuan istimewa pada sektor publik. Termasuk menghapuskan sistem kontrol mata uang asing yang diberlakukan oleh rezim Sukarno. Kemudian IMF juga membatasi belanja pemerintah agar tidak melebihi 10% dari pendapatan nasional. Lalu diikuti dengan lahirnya Undang-undang Investasi Asing pada 1967. Undang-undang ini memberikan masa bebas pajak lima-tahun bagi para investor asing dan keringanan pajak selama lima tahun berikutnya.

Kontrol terhadap kebijakan ekonomi rezim Soeharto dijalankan oleh IMF dan Bank Dunia melalui Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) yang kemudian berganti nama menjadi CGI (Kelompok Negara dan Lembaga Kreditor untuk Indonesia). Badan ini lahir sebagai hasil diskusi diantara para kreditor Indonesia pada 1966. Pada 1967, badan tersebut beranggotakan Amerika Serikat Serikat, Jepang, Jerman Barat, Inggris, Belanda, Italia, Perancis, Kanada, dan Australia, serta IMF dan Bank Dunia.

Tiap tahun Bank Dunia menyiapkan sebuah laporan tentang kinerja mutakhir Indonesia yang didiskusikan dalam rapat IGGI, yang juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah Indonesia. Beberapa bulan setelah pembahasan tersebut, IGGI mengadakan rapat kedua untuk memperkirakan seberapa besar bantuan (pinjaman) yang akan diberikan kepada Indonesia. Antara 1967 dan 1997, IMF dan Bank Dunia telah membuat perekonomian Indonesia sedemikian terbuka untuk didikte oleh pemodal Barat (khususnya dari Amerika Serikat Serikat) melalui dorongan untuk menjalankan deregulasi dan swastanisasi.
Pada pertengahan 1997 Indonesia mengalami krisis yang parah dan puluhan juta orang terdepak ke bawah garis kemiskinan. Namun IMF dan Bank Dunia tetap memaksa pemerintah Indonesia untuk memangkas pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial (subsidi), melakukan deregulasi ekonomi dan menjalankan privatisasi perusahaan milik negara.

Di samping itu pemerintah didesak pula untuk melegitimasi upah rendah. Seluruh tekanan itu justru meluaskan kemiskinan. Seorang birokrat senior IMF mengaku bahwa seluruh kebijakan tersebut dilakukan untuk melayani kepentingan investor asing, yang tidak lain adalah perusahaan-perusahaan besar di negara pemegang saham utama lembaga ini.
Pelayanan ini diberikan dengan cara membukakan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sektor dan pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan perumahan. Termasuk menghilangkan subsidi pada listrik, tarif telepon dan bahan bakar minyak. Padahal menurut Bank Dunia, setengah dari seluruh rakyat Indonesia berpeluang 50:50 untuk jatuh miskin tahun itu. Sepertiga dari seluruh rakyat Indonesia tidak mempunyai akses untuk memperoleh air bersih atau layanan kesehatan atau tidak menamatkan sekolah dasar. Namun lembaga pemberi utang ini tetap saja memperburuk situasi ini dengan mengharuskaan pemerintah memotong belanja publik dan mengurangi tingkat pertumbuhan lapangan kerja dengan alasan untuk menjadikan perekonomian lebih efisien.

Yang tak kalah menarik yang perlu dikritik dari peran IMF adalah ketika lembaga ini bahkan ingin ikut campur sampai masalah-masalah detail praktek kebijakan ekonomi bahkan merambah pada kebijakan politik dari negara-negara yang dibantunya. Untuk kasus negara kita, mulai dari cengkeh dan tarif nol persen untuk beras, sampai skandal Bank Bali, audit Pertamina, mengurus RUU anti korupsi, konflik pasca penentuan pendapat di Timtim, kasus Atambua, mengejar 20 debitor terbesar, revisi APBN, mempersoalkan pergantian menko dan kepala BPPN, pasal-pasal amandemen UU BI dan yang lainnya, semuanya IMF ingin campur tangan.

Setelah kita mengetahui resep-resep ekonomi IMF tersebut, kita dapat mengetahui: Pertama, penerapan rezim kurs mengambang bebas. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa penguatan kurs selama era penerapan rezim kurs mengambang bebas yang terjadi selama era 1997-sekarang adalah karena faktor-faktor politik yang tak bisa diprediksi dan non manageable. Sangat riskan mewujudkan pemulihan ekonomi kalau faktor penting seperti kurs rupiah yang stabil dan kuat terwujud oleh faktor-faktor yang non manageable dan unpredictable tersebut. Ini akan menyulitkan para pembuat kebijakan dalam memprediksi dampak kebijakan-kebijakan fiskal dan moneternya terhadap kurs rupiah dan selanjutnya pada variabel-variabel ekonomi lainnya seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, ekspor-import dan lain-lain.

Di sisi lain regime exchange rate yang kita anut tersebut memang sangat kondusif untuk berkembangnya spekulasi perusak stabilitas dan munculnya bermacam gangguan terhadap pasar uang (Salvatore, 1996). Salvatore mengatakan, regime nilai tukar yang cenderung mengambang bebas ini membuat perilaku para pedagang valas terpacu untuk berspekulasi untuk mendapatkan keuntungan. Jika mereka tahu bahwa suatu mata uang akan mengalami depresiasi, maka mereka segera menjual mata uang tersebut karena mengharapkan depresiasi itu berlangsung terus, tanpa menghiraukan dampak jangka panjangnya. Bila penjualan secara besar-besaran ini terus terjadi, maka depresiasi yang masih dalam tahap rencana itu pun memang benar-benar akan berlangsung terus. Dampak buruknya bagi negara yang mata uangnya terdepresiasi dengan cara demikian, akan merangsang timbulnya keyakinan akan terjadinya inflasi dan akan mendorong kenaikan tingkat harga serta upah, sehingga pada akhirnya juga memacu depresiasi lebih lanjut. Negara yang bersangkutan akan terjebak dalam “lingkaran setan” depresiasi dan inflasi.

Kedua, kebijakan moneter ketat, kebijakan ini telah banyak dikritik pedas para pengamat dan pelaku bisnis. Yang jelas kebijakan ini telah mematikan sektor riil karena sulitnya tersedia dana investasi dengan suku bunga rendah yang berdampak lanjut meningkatkan jumlah pengangguran. Disamping kebijakan tersebut juga membebani APBN. Sedangkan misi kebijakan moneter ketat untuk menekan inflasi dan capital outflow masih harus diklarifikasikan kontribusinya untuk Indonesia karena; pertama, inflasi di negara kita bukan hanya masalah moneter, tetapi juga bisa karena faktor distorsi di sektor riil, misalnya karena praktek-praktek monopoli atau oligopoli, ganjalan distribusi, KKN (transaction cost) yang tinggi yang dikenal dengan istilah supply side inflation atau inflasi yang terjadi karena rupiah yang tetap terpuruk dibandingkan dolar sehingga input produksi industri Indonesia yang pada umumnya dari luar negeri dan harus dibeli dengan dolar, menjadi naik nilainya ketika dirupiahkan, akibatnya barang-jasa yang input produksinya impor tersebut juga akan naik (import inflation).

Kedua kebijakan suku bunga tinggi untuk menekan capital outflow juga masih dipertanyakan. Karena informasi yang dapat kita tangkap dari kalangan dunia usaha, masuknya modal asing ke dalam negeri lebih besar karena masalah country risk khususnya stabilitas sosial politik dan keamanan dan law enforcement.

Ketiga, kebijakan penerapan fiskal ketat dan liberalisasi perdagangan dan sistem finansial yang termanifestasikan dalam kebijakan-kebijakan seperti pencabutan subsidi, penggenjotan pajak, privatisasi dan penjualan aset-aset perusahaan domestik secara murah dan jor - joran. Yang didapat dari kebijakan seperti ini adalah rakyat semakin sengsara karena subsidi mereka dihapuskan dan daya beli turun, tetapi penghematan uang negara tetap tidak terwujud karena korupsi tetap merajalela. Di sisi lain dengan penjualan aset domestik yang jor - joran ke pihak asing hanya berdampak pihak asing akan semakin menentukan formulasi kebijaksanaan ekonomi dan sosial Indonesia dan penguasaan devisa pun akan berada di tangan mereka dengan intensitas yang lebih besar.

Dan mungkin yang terakhir adalah membuat Indonesia berhutang sampai jumlah yang fantansis, yaitu Rp. 1.800 Trilyun. Hal ini membuat rakyat bahkan yang masih balita, menanggung sekitar Rp. 90 juta per orang. Paket – paket kebijakan yang disarankan IMF yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah krisis yang terjadi 1997 tidak tercapai. Malah hanya membuat pemerintah pusing untuk membayar tagihan hutang setiap periode jatuh temponya.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan                               

Dana Moneter Internasional (DMI) atau International Monetary Fund (IMF) adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara.

International Monetary Fund (IMF) muncul sebagai hasil dari perundingan Bretton Woods, pasca Great Depression yang melanda dunia pada dekade 1930-an. Pada Pada tanggal 22 Juli 1944 – sebagai akibat dari Great Depression – 44 negara mengadakan pertemuan di Hotel Mount Washington Hotel, Kota Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, untuk membahas kerangka kerja sama ekonomi internasional baru yang akan dibangun setelah Perang Dunia II. Negara-negara ini percaya bahwa kerangka kerja sama tersebut sangat dibutuhkan untuk menghindari pengulangan bencana ekonomi yang terjadi selama Great Depression. Pertemuan ini melahirkan “Bretton Woods Agreements” yang membangun IMF dan organisasi kembarannya, The International Bank for Reconstruction and Development (sekarang lebih dikenal dengan nama World Bank).

IMF memiliki tiga fungsi yang berperan dalam pencapaian dua tujuannya. Adapun fungsi yang pertama yaitu pemantauan, peminjaman, bantuan teknis dan pelatihan. Selain itu juga IMF memiliki kewengan dalam memperingatkan negara anggota untuk mewaspadai bahaya yang mengintai, dengan demikian pemerintah dapat mengambil tindakan pencegahan.

IMF memiliki dua tujuan yaitu menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan menjaga stabilitas nilai tukar merupakan dua tujuan yang mencerminkan liberalisasi perdagangan dan memperkuat globalisasi dengan berbagai implikasinya. Adapun beberapa implikasi dari dua tujuan IMF tersebut adalah semakin terbukanya perdagangan antara negara yang diharapkan memiliki dampak positif karena keberadaan suatu negara akan memiliki pilihan yang lebih luas dalam memperdagangkan hasil produk dan jasanya atau dengan kata lain yaitu memiliki pilihan ekspor-impor yang lebih luas sehingga diharapkan akan memperkuat cadangan devisanya.

DAFTAR PUSTAKA

Bimbie. (Tanpa Tahun). Kegiatan Ekonomi Negara Berkembang. (Online), di akses pada tanggal 10 Maret 2016, http://www.bimbie.com/kegiatan-ekonomi-negara.htm.

Ferguson, Madut. 2012. Latar Belakang Sejarah dan Organisasi IMF. (Onlone), di akses pada tanggal 10 Maret 2016,

              http://madhienyutnyut.blogspot.co.id/2012/02/latar-belakang-sejarah-dan-organisasi.html

Mardana, Matt Christian. 2009. Dampak Bantuan IMF Terhadap Indonesi. (Online), di akses pada tanggal 10 Maret 2016, http://maximusblue.blogspot.co.id/2009/11/review-dampak-bantuan-imf-terhadap_30.html.

Shuujhun, Junaidi. 2014. Peran IMF. (Online), di akses pada tanggal 10 Maret 2016,http://jhunnumberone.blogspot.co.id/2014/02/peran-imf.html#comment-form.

Wikipedia. (Tanpa Tahun). Dana Moneter Internasional. (Onlone), di akses pada tanggal 10 Maret 2016,

              https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Moneter_Internasional

Zaka. 2015. Pengertian, Tjuan, dan Sejarah IMF. (Online), di akses pada tanggal 10 Maret 2016, http://www.pengertianahli.com/2015/01/imf-pengertian-tujuan-dan-sejarah-imf.html